nusakini.com--Tiba di Parapat, Presiden Joko Widodo langsung menggelar rapat terbatas di Hotel Inna Parapat, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (20/8) petang.

Rapat terbatas kali ini membahas tentang Percepatan Implementasi Poros Maritim. "Hampir dua tahun kita berbicara masalah poros maritim dan sampai saat ini, saya kira implementasinya ada yang sudah berjalan tapi banyak yang belum," ujar Presiden ketika memberikan pengantar. 

Sebagai sebuah negara yang dua pertiga wilayahnya adalah laut, Indonesia harus dapat memanfaatkan kondisi tersebut. "Kita harus manfaatkan posisi strategis Indonesia yang terletak berbatasan di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik," tutur Presiden. 

Lokasi geostrategis ini, lanjut Presiden, harus dimanfaatkan dengan membangun pengembangan pelabuhan yang ada. "Kemudian kita juga harus beri prioritas pada infrastruktur, konektivitas antar pulau, konektivitas maritim dengan membangun tol laut," ujar Presiden. 

Presiden berharap agar dilakukan perhatian terhadap pembangunan yang berkaitan dengan sea port, deep seapor, logistik, industri perkapalan dan pengolahan ikan.  

"Saya berharap pengolahan laut di sepanjang pantai terutama yang berbatasan dengan Selat Malaka, Batam, Medan, Sumut, bisa betul-betul kita kembangkan menjadi pelabuhan kelas dunia," imbuhnya. 

Kesejahteraan rakyat juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, dimana kekayaan laut Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

"Pemanfaatan kekayaan laut kita untuk kesejahteraan rakyat," ujar Presiden Joko Widodo. 

Aktivitas di laut, lanjut Presiden, mencakup banyak sektor, yakni perhubungan laut, maritim, industri perikananan, wisata bahari, energi sumber daya mineral yang berkaitan dengan kekayaan sumber laut dan pariwisata kelautan. "Saya kira banyak yang bisa kita kembangkan," tutur Presiden. 

Dalam ratas tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya membangun kemampuan diplomasi maritim dan kekuatan di laut.

"Kita tidak bisa mengabaikan penerapan diplomasi dan kekuatan maritim kita dalam rangka menghadapi ancaman di laut, bukan hanya _ilegal fishing_ tapi juga perusakan ekosistem laut," tegas Presiden Joko Widodo. 

Presiden mengingatkan banyaknya masalah yang terjadi pada perairan Indonesia. "Laut sering digunakan untuk penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, lalu lintas imigran gelap dan konflik perebutan sumber daya, "terang Presiden. 

Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PAN & RB Asman Abnur, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Ketua Bekraf Triawan Munaf.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat turut mendukung tol laut terutama penyediaan akses jalan menuju pelabuhan. Pelabuhan yang sudah didukung akses jalan menuju pelabuhan atau sudah terhubung dengan jalan nasional tercatat sebanyak 165 pelabuhan. Dari jumlah tersebut, 5 merupakan pelabuhan hub sebagai pintu ekspor dan perdagangan antar wilayah, 40 pelabuhan utama dan 122 pelabuhan pengumpul. 

Dukungan konektivitas jalan juga disiapkan Kementerian PUPR terhadap 3 pelabuhan hub baru yangmenjadi prioritas untuk dikembangkan yakni Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub tol laut untuk Indonesia bagian Barat, Pelabuhan Patimban Subang yang disiapkan untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok, dan Pelabuhan Bitung yang disiapkan untuk hub internasional laut. (p/ab)